
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi meminta pemerintah daerah, khususnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untk proaktif mensosialisasikan kebijakan moratorium kepada masyarakat. hal itu diperlukan untk mencegah terulangnya kasus penipuan terkait dgn pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).
"Pemerintah sudah memutuskan bahwa tak ada penerimaan / pengangkatan CPNS sepanjang tahun 2015. Pemerintah memberlakukan moratorium kepegawaian," ujar Menteri menjawab wartawan di Jakarta, (31/07), terkait terbongkarnya aksi penipuan perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di kota Bandung.
Dari pemberitaan sebuah media cetak di Jawa Barat itu, ada ribuan orang korban penipuan yg masing-masing telah mengeluarkan uang puluhan hingga ratusan juta rupiah. Penipuan tersebut mengatasnamakan pejabat BKN regional 3 Jabar. "Polisi sudah menangkap beberapa pelaku penipuan di lapangan. Saya sudah menghubungi Kapolda Jabar untk menangkap semua pelaku dan otak penipuan berlatarbelakang penerimaannya CPNS di wilayah Jawa barat," kata Menteri Yuddy.
Terkait dugaan adanya keterlibatan oknum PNS dlm kasus penipuan tersebut, Yuddy menegaskan akan memberhentikan dgn tak hormat PNS yg dgn sadar terlibat dlm penipuan rekruitmen CPNS. Dia meminta agar kepolisian segera mengusut tuntas dan membantu pengembalian uang korban penipuan berkedok rekruitmen CPNS.
"Harus diusut siapa operator lapangan, siapa koordinator penipuan ini, lalu siapa otak pelaku di belakangnya. Tapi prioritas utamanya adlh pelaku-pelaku dan koordinator penipuan ni harus mengembalikan uang yg mereka tipu, selanjutnya, berikan tindakan hukum," kata Yuddy.
Sebelumnya diberitakan, aksi penipuan tersebut terkuak ketika seluruh korban dikumpulkan di Hotel Yehezkiel, yg berlokasi tak jauh dari Kantor Regional III BKN. Di sana, para korban diminta oleh oknum penipu untk menandatangani lembar kehadiran yg menurutnya dimaksudkan untk pendataan ulang pembagian surat tugas penempatan CPNS jalur kebijakan formasi umum.
Dijelaskan oleh oknum penipu bahwa kondisi saat itu tak memungkinkan untk membagi surat tugas terkait, sehingga lembar tanda tangan kehadiran tersebut dimaksudkan sebagai kewajiban korban untk datang kembali di tempat yg sama pd hari Sabtu (1/8) mendatang.
Dari total 2.200 orang yg terdaftar, hanya 420 orang yg dipanggil untk menandatangani lembar kehadiran. Kekesalan ribuan orang yg datang memuncak ketika pimpinan pertemuan mengabaikan rentetan pertanyaan para hadirin dan kemudian justru masuk ke salah satu ruangan di lantai satu Hotel Yahezkiel, meninggalkan mereka yg telah berkumpul sejak pagi.
Akhirnya sebagian hadirin memutuskan mendatangi kantor BKN guna menanyakan kejelasan kebijakan seleksi CPNS tersebut. Mendapat laporan mengenai keganjilan tersebut, serombongan orang berseragam BKN yg diikuti oleh aparat kepolisian akhirnya mendatangi kerumunan massa yg membludak di Hotel Yahezkiel, dan mendatangi ruangan dimana oknum penipu tampak tengah berdiskusi dgn beberapa orang yg diduga komplotannya.
"Kami menyatakan surat tugas yg akan diterima tersebut adlh palsu. BKN tak pernah ada jalur kebijakan, apalagi sampai memberikan SK di jalan seperti ini," kata Kepala Seksi Supervisi Kepegawaian BKN Regional III, Akhmad Muhlis. Sontak pernyataan Muhlis tersebut mengejutkan para hadirin. Bahkan terdengar beberapa ibu menangis terisak karena uang dlm nominal besar yg telah dibayarnya lenyap seketika.
Pihak kepolisian pun akhirnya menggiring tiga orang laki-laki dan seorang perempuan ke mobil polisi. Salah satu dari ketiga tersangka tersebut mengaku bekerja sebagai pegawai di Kantor Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan di Kota Bandung.
Menteri kembali mengingatkan, kalau memang ada penerimaan CPNS, pihaknya akan menginformasikan secara resmi melalui website Kementerian PANRB. Selain itu, ditegaskan bahwa dlm rekruitmen CPNS tak ada pungutan biaya apapun. “Masyarakat harus lebih waspada,” imbuhnya.
Sumber: menpan.go.id
source : http://solopos.com, http://instagram.com, http://ainamulyana.blogspot.com
0 Response to "[Berita] MENPAN MENEGASKAN AKAN MEMECAT TIDAK DENGAN HORMAT PNS YANG TERLIBAT PENIPUAN CPNS"
Post a Comment